Dana Bagi Hasil

DEFINISI DAN PEMBAGIAN DANA BAGI HASIL BERDASARKAN UU  REPUBLIK INDONESIA NOMOR 33 TAHUN 2004

Mata kuliah : Pemberdayaan Otonomi Daerah

Disusun oleh:

April Lianti (D1D011025)

 ADMINISTRASI NEGARA/FISIPOL

UNIVERSITAS BENGKULU

2012/2013

Dana Bagi Hasil

(1) Dana Bagi Hasil bersumber dari pajak dan sumber daya alam.

(2) Dana Bagi Hasil yang bersumber dari pajak sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) terdiri atas:

a. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);

b. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB); dan

c. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak

Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21.

(3) Dana Bagi Hasil yang bersumber dari sumber daya alam sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) berasal dari:

·         kehutanan;

·         pertambangan umum;

·         perikanan;

·         pertambangan minyak bumi;

·         pertambangan gas bumi; dan

·         pertambangan panas bumi.

Pasal 12

(1) Dana Bagi Hasil dari penerimaan PBB dan BPHTB sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a dan huruf b dibagi antara

daerah provinsi, daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah.

(2) Dana Bagi Hasil dari penerimaan PBB sebesar 90% (sembilan puluh

persen) untuk Daerah dengan rincian sebagai berikut:

a. 16,2% (enam belas dua persepuluh persen) untuk daerah provinsi

yang bersangkutan dan disalurkan ke Rekening Kas Umum

Daerah provinsi;

b. 64,8% (enam puluh empat delapan persepuluh persen) untuk

daerah kabupaten/kota yang bersangkutan dan disalurkan ke

Rekening Kas Umum Daerah kabupaten/kota; dan

c. 9% (sembilan persen) untuk biaya pemungutan.

(3) 10% (sepuluh persen) bagian Pemerintah dari penerimaan PBB

dibagikan kepada seluruh daerah kabupaten dan kota yang

didasarkan atas realisasi penerimaan PBB tahun anggaran berjalan,

dengan imbangan sebagai berikut:

a. 65% (enam puluh lima persen) dibagikan secara merata kepada

seluruh daerah kabupaten dan kota; dan

b. 35% (tiga puluh lima persen) dibagikan sebagai insentif kepada

daerah kabupaten dan kota yang realisasi tahun sebelumnya

mencapai/melampaui rencana penerimaan sektor tertentu.

(4) Dana Bagi Hasil dari penerimaan BPHTB adalah sebesar 80%

(delapan puluh persen) dengan rincian sebagai berikut:

a. 16% (enam belas persen) untuk daerah provinsi yang

bersangkutan dan disalurkan ke Rekening Kas Umum Daerah

provinsi; dan

b. 64% (enam puluh empat persen) untuk daerah kabupaten dan

kota penghasil dan disalurkan ke Rekening Kas Umum Daerah

kabupaten/kota.

(5) 20% (dua puluh persen) bagian Pemerintah dari penerimaan BPHTB

dibagikan dengan porsi yang sama besar untuk seluruh kabupaten

dan kota.

(6) Penyaluran Dana Bagi Hasil PBB dan BPHTB sebagaimana dimaksud

pada ayat (3) dan ayat (4) dilakukan sesuai dengan peraturan

perundang-undangan.

Pasal 13

(1) Dana Bagi Hasil dari penerimaan PPh Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib

Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21 sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c yang merupakan bagian

Daerah adalah sebesar 20% (dua puluh persen).

(2) Dana Bagi Hasil dari penerimaan PPh sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dibagi antara Pemerintah Daerah provinsi dan kabupaten/kota.

(3) Dana Bagi Hasil dari penerimaan PPh Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib

Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21 sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dibagi dengan imbangan 60% (enam puluh

persen) untuk kabupaten/kota dan 40% (empat puluh persen) untuk

provinsi.

(4) Penyaluran Dana Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

dilaksanakan secara triwulanan.

Pasal 14

Pembagian Penerimaan Negara yang berasal dari sumber daya alam

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) ditetapkan sebagai berikut:

a. Penerimaan Kehutanan yang berasal dari penerimaan Iuran Hak

Pengusahaan Hutan (IHPH) dan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)

yang dihasilkan dari wilayah Daerah yang bersangkutan dibagi dengan

imbangan 20% (dua puluh persen) untuk Pemerintah dan 80% (delapan

puluh persen) untuk Daerah.

b. Penerimaan Kehutanan yang berasal dari Dana Reboisasi dibagi dengan

imbangan sebesar 60% (enam puluh persen) untuk Pemerintah dan 40%

(empat puluh persen) untuk Daerah.

c. Penerimaan Pertambangan Umum yang dihasilkan dari wilayah Daerah

yang bersangkutan, dibagi dengan imbangan 20% (dua puluh persen)

untuk Pemerintah dan 80% (delapan puluh persen) untuk Daerah.

d. Penerimaan Perikanan yang diterima secara nasional dibagi dengan

imbangan 20% (dua puluh persen) untuk Pemerintah dan 80% (delapan

puluh persen) untuk seluruh kabupaten/kota.

e. Penerimaan Pertambangan Minyak Bumi yang dihasilkan dari wilayah

Daerah yang bersangkutan setelah dikurangi komponen pajak dan

pungutan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dibagi

dengan imbangan:

1. 84,5% (delapan puluh empat setengah persen) untuk Pemerintah;

dan

2. 15,5% (lima belas setengah persen) untuk Daerah.

f. Penerimaan Pertambangan Gas Bumi yang dihasilkan dari wilayah

Daerah yang bersangkutan setelah dikurangi komponen pajak dan

pungutan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dibagi

dengan imbangan:

1. 69,5% (enam puluh sembilan setengah persen) untuk Pemerintah;

dan

2. 30,5% (tiga puluh setengah persen) untuk Daerah.

g. Pertambangan Panas Bumi yang dihasilkan dari wilayah Daerah yang

bersangkutan yang merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak, dibagi

dengan imbangan 20% (dua puluh persen) untuk Pemerintah dan 80%

(delapan puluh persen) untuk Daerah.

Pasal 15

(1) Dana Bagi Hasil dari penerimaan IHPH yang menjadi bagian Daerah

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, dibagi dengan rincian:

a. 16% (enam belas persen) untuk provinsi; dan

b. 64% (enam puluh empat persen) untuk kabupaten/kota

penghasil.

(2) Dana Bagi Hasil dari penerimaan PSDH yang menjadi bagian Daerah

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, dibagi dengan rincian:

a. 16% (enam belas persen) untuk provinsi yang bersangkutan;

b. 32% (tiga puluh dua persen) untuk kabupaten/kota

penghasil; dan

c. 32% (tiga puluh dua persen) dibagikan dengan porsi yang

sama besar untuk kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang

bersangkutan.

Pasal 16

Dana Bagi Hasil dari Dana Reboisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal

14 huruf b:

a. 60% (enam puluh persen) bagian Pemerintah digunakan untuk

rehabilitasi hutan dan lahan secara nasional; dan

b. 40% (empat puluh persen) bagian daerah digunakan untuk kegiatan

rehabilitasi hutan dan lahan di kabupaten/kota penghasil.

Pasal 17

(1) Penerimaan Pertambangan Umum sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 14 huruf c terdiri atas:

a. Penerimaan Iuran Tetap (Land-rent); dan

b. Penerimaan Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalti).

(2) Dana Bagi Hasil dari Penerimaan Negara Iuran Tetap (Land-rent) yang

menjadi bagian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,

dibagi dengan rincian:

a. 16% (enam belas persen) untuk provinsi yang bersangkutan; dan

b. 64% (enam puluh empat persen) untuk kabupaten/kota penghasil.

(3) Dana Bagi Hasil dari Penerimaan Negara Iuran Eksplorasi dan Iuran

Eksploitasi (Royalti) yang menjadi bagian Daerah sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf b, dibagi dengan rincian:

a. 16% (enam belas persen) untuk provinsi yang bersangkutan;

b. 32% (tiga puluh dua persen) untuk kabupaten/kota penghasil; dan

c. 32% (tiga puluh dua persen) untuk kabupaten/kota lainnya dalam

provinsi yang bersangkutan.

(4) Bagian kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c,

dibagikan dengan porsi yang sama besar untuk semua kabupaten/kota

dalam provinsi yang bersangkutan.

Pasal 18

(1) Penerimaan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf

d terdiri atas:

a. Penerimaan Pungutan Pengusahaan Perikanan; dan

b. Penerimaan Pungutan Hasil Perikanan.

(2) Dana Bagi Hasil dari Penerimaan Negara sektor perikanan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d dibagikan dengan

porsi yang sama besar kepada kabupaten/kota di seluruh Indonesia.

Pasal 19

(1) Penerimaan Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi yang

dibagikan ke Daerah adalah Penerimaan Negara dari sumber daya

alam Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi dari wilayah Daerah

yang bersangkutan setelah dikurangi komponen pajak dan pungutan

lainnya.

(2) Dana Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 14 huruf e angka 2 sebesar 15% (lima belas

persen) dibagi dengan rincian sebagai berikut:

a. 3% (tiga persen) dibagikan untuk provinsi yang ber-sangkutan;

b. 6% (enam persen) dibagikan untuk kabupaten/kota penghasil; dan

c. 6% (enam persen) dibagikan untuk kabupaten/kota lainnya dalam

provinsi yang bersangkutan.

(3) Dana Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 14 huruf f angka 2 sebesar 30% (tiga puluh persen)

dibagi dengan rincian sebagai berikut:

a. 6% (enam persen) dibagikan untuk provinsi yang bersangkutan;

b. 12% (dua belas persen) dibagikan untuk kabupaten/kota

penghasil; dan

c. 12% (dua belas persen) dibagikan untuk kabupaten/kota lainnya

dalam provinsi bersangkutan.

(4) Bagian kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c

dan ayat (3) huruf c, dibagikan dengan porsi yang sama besar untuk

semua kabupaten/kota dalam provinsi yang bersangkutan.

Pasal 20

(1) Dana Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf e angka 2 dan huruf f

angka 2 sebesar 0,5% (setengah persen) dialokasikan untuk

menambah anggaran pendidikan dasar.

(2) Dana Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi masingmasing

dengan rincian sebagai berikut:

a. 0,1% (satu persepuluh persen) dibagikan untuk provinsi yang

bersangkutan;

b. 0,2% (dua persepuluh persen) dibagikan untuk kabupaten/ kota

penghasil; dan

c. 0,2% (dua persepuluh persen) dibagikan untuk kabupaten/ kota

lainnya dalam provinsi yang bersangkutan.

(3) Bagian kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c,

dibagikan dengan porsi yang sama besar untuk semua kabupaten/kota

dalam provinsi yang bersangkutan.

Pasal 21

(1) Penerimaan Negara dari Pertambangan Panas Bumi sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 14 huruf g merupakan Penerimaan Negara

Bukan Pajak yang terdiri atas:

a. Setoran Bagian Pemerintah; dan

b. Iuran tetap dan iuran produksi.

(2) Dana Bagi Hasil dari Penerimaan Pertambangan Panas Bumi yang

dibagikan kepada Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14

huruf g dibagi dengan rincian:

a. 16% (enam belas persen) untuk provinsi yang bersangkutan;

b. 32% (tiga puluh dua persen) untuk kabupaten/kota penghasil; dan

c. 32% (tiga puluh dua persen) untuk kabupaten/kota lainnya dalam

provinsi yang bersangkutan.

(3) Bagian kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c,

dibagikan dengan porsi yang sama besar untuk semua kabupaten/kota

dalam provinsi yang bersangkutan.

Pasal 22

Pemerintah menetapkan alokasi Dana Bagi Hasil yang berasal dari sumber

daya alam sesuai dengan penetapan dasar perhitungan dan daerah

penghasil.

Pasal 23

Dana Bagi Hasil yang merupakan bagian Daerah sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 11 disalurkan berdasarkan realisasi penerimaan tahun

anggaran berjalan.

Pasal 24

(1) Realisasi penyaluran Dana Bagi Hasil yang berasal dari sektor minyak

bumi dan gas bumi tidak melebihi 130% (seratus tiga puluh persen)

dari asumsi dasar harga minyak bumi dan gas bumi dalam APBN

tahun berjalan.

(2) Dalam hal Dana Bagi Hasil sektor minyak bumi dan gas bumi

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melebihi 130% (seratus tiga

puluh persen), penyaluran dilakukan melalui mekanisme APBN

Perubahan.

Pasal 25

Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20

ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administrasi berupa pemotongan atas

penyaluran Dana Bagi Hasil sektor minyak bumi dan gas bumi.

Pasal 26

Ketentuan lebih lanjut mengenai Dana Bagi Hasil diatur dengan Peraturan

Pemerintah.